Program Paggalung dan Pakkaja Maradeka Pemkab Wajo Dianugerahi Paritrana Award Dari Pemprov Sulsel
Tim Wajokab
21 Jun 2025, Daerah, 21 Views
.jpg)
Bupati Wajo, Andi Rosman (tengah merah) saat terima penghargaan ajang Paritrana Award Tahun 2024 di Hotel Four Point By Sheraton, Makassar, Jumat (20/6/2025).
WAJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo kembali torehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Terkuak usai Pemkab Wajo menerima penghargaan ajang Paritrana Award Tahun 2024 di Hotel Four Point By Sheraton, Makassar, Jumat (20/6/2025).
Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja luar biasa dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Hal ini menjadi bukti nyata keberhasilan Kabupaten Wajo dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Bupati Wajo, Andi Rosman menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung program strategis ini.
"Kami memandang jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk keberpihakan nyata kepada pekerja sebagai garda terdepan dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah,” ujar Andi Rosman.
Dikatakan, Kabupaten Wajo menunjukkan langkah progresif melalui berbagai program inovatif, seperti ASN Peduli, 1 Desa 100 Pekerja Rentan, PakkaJa Maradeka, dan Paggalung Maradeka.
"Itu semua dirancang untuk memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) secara merata dan adil," paparnya.
"Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, BAZNAS, dunia usaha, hingga masyarakat desa," tambahnya.
Sinergi ini, menurutnya menjadi pondasi kuat dalam membangun sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Tentu melindungi para pekerja dari risiko sosial dan ekonomi, kita sedang membangun fondasi daerah yang tangguh dan sejahtera,” tuturnya.
Paritrana Award merupakan ajang penghargaan tertinggi bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. (*)