Begini Jawaban Bupati Wajo Atas Pandangan Fraksi Soal Ranperda RPJMD 2025-2029
Tim Wajokab
11 Jun 2025, Daerah, 72 Views
Bupati Wajo, Andi Rosman bersama wakilnya, dr Baso Rahmanuddin hadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Wajo, Rabu (11/6/2025).
WAJO - Bupati Wajo, Andi Rosman bersama wakilnya, dr Baso Rahmanuddin hadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Wajo, Rabu (11/6/2025).
Rapat paripurna itu dalam rangka menjawab pandangan fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Wakil Bupati Wajo, dr Baso Rahmanuddin mengemukakan jawaban atas pandangan umum dari berbagai fraksi.
Menurutnya, saran dan masukan yang disampaikan sebagai wujud nyata guna pembangunan daerah ke depan.
Dirinya mengapresiasi masukan dan perhatian serius seluruh fraksi DPRD terhadap dokumen RPJMD yang diajukan.
“Kami menerima seluruh pemandangan umum tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kesempurnaan dokumen RPJMD ini,” ujar dr Baso Rahmanuddin.
Lanjut, pihaknya menanggapi kritik dari Fraksi NasDem mengenai ketiadaan bab dalam Ranperda.
Ia menjelaskan bahwa struktur tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta telah melewati tahapan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham pada 28 Mei 2025.
Kemudian, saran konstruktif dari Fraksi Demokrat, PKB, Golkar, dan PPP Bergelora juga dicatat dengan serius dan akan dijadikan bahan penting dalam penyempurnaan dokumen.
Adapun tanggapan terhadap Fraksi PAN mengenai nomenklatur program, dijelaskan bahwa RPJMD telah merujuk pada Kepmendagri terbaru tahun 2024.
Sementara itu, Fraksi Gerindra yang menyoroti langkah konkret mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan SDA, memberdayakan UMKM, dan membangun infrastruktur sektor hijau dan biru," paparnya.
"Terkait pelayanan publik dan kesehatan, kami menyampaikan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan dan mengejar kembali capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui pendanaan BPJS bagi penerima bantuan iuran," tambahnya.
Isu banjir di wilayah pesisir Danau Tempe juga menjadi sorotan.
"Berdasarkan kajian teknis, keberadaan Bendung Gerak Tempe tidak memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan muka air banjir, dengan selisih hanya sekitar 1–2 cm antara kondisi sebelum dan sesudah pembangunan bendung," paparnya
Di akhir pidatonya, dr Baso menyampaikan harapan agar semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Dengan diskusi, solusi didapat,” pungkas dr Baso sambil menutup sambutan dengan pantun, disambut tepuk tangan para hadirin.(*)
*TimWajoKab